Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu telah membetuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) guna mempercepat penekanan angka kemiskinan. Pembentukan tim untuk akselerasi penanganan kemiskinan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

P ercepatan dalam penanganan kemiskinan dan stunting

Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun mengatakan, pembentukan tim tersebut untuk mencari informasi secara detail dan jelas terkait angka kemiskinan di Kepulauan Seribu. Sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Tahun ini menjadi tahun percepatan dalam penanganan kemiskinan dan stunting sehingga seluruh jajaran OPD yang tergabung dalam TKPK untuk bergerak cepat merumuskan dan melakukan terobosan efektif sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara signifikan," ujarnya, Rabu (27/9).

Eric meminta, langkah percepatan penanganan kemiskinan ini harus tepat sasaran dan objektif. Kemudian, TPKP Kepulauan Seribu mampu melakukan evaluasi kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin ekstrem di tiap wilayah.

Menurutnya, , penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih komperhensif yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapatan yang diterima perkapita. Namun, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, budaya dan letak geografis suatu daerah.

"Intervensi kemiskinan berbasis karakteristik wilayah ini akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat sasaran," terangnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kepulauan Seribu, Simon Baginda Pardomuan menjelaskan, TPKP Kepulauan Seribu merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Seribu.

"Tim TKPK Kepulauan Seribu ini bertujuan untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi kabupaten secara cepat," ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh pimpinan OPD untuk saling berkoordinasi secara insentif dalam intervensinya. Selain itu, upaya secara simultan juga harus dilakukan oleh para camat dan lurah yang memberikan prioritas utama pada penanganan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.

"Sinergitas seluruh komponen masyarakat juga menjadi penting dalam rangka mengurai dan mewujudkan target itu untuk mendukung pembangunan nasional," tandasnya.